Menyimak Gus Dur: Memberantas Korupsi Dengan Menaikkan Gaji

      Comments Off on Menyimak Gus Dur: Memberantas Korupsi Dengan Menaikkan Gaji

Malam sudah larut. Istri dan anak-anak sudah tidur. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan tersisa, saya ingin mengisi waktu dengan menonton televisi. Ini situasi yang agak langka, menonton dengan santai tanpa harus berebut acara dengan anak-anak. Maklum, pesawat televisi hanya satu di rumah. Saat asyik memilih channel, saya berhenti pada satu televisi swasta yang sedang menayangkan acara bincang-bincang dengan Gus Dur. Langsung saya memutuskan untuk menonton acara ini.

Gus Dur nampak segar, dan acara dipandu oleh si cantik Lula Kamal. Tak lama kemudian muncul seseorang yang diperkenalkan sebagai sahabat Gus Dur, ah ternyata mas Wimar Witoelar. Semakin menarik. Saya, barangkali termasuk pada kelompok pengagum Gus Dur. Tetapi, Wimar dan Lula, dengan alasan masing-masing, juga orang-orang yang sangat layak untuk dikagumi. Maka, acara menonton televisi malam itu menjadi istimewa bagi saya.

Sebagai pengagum Gus Dur, saya tidak selalu setuju dengan pendapat beliau. Dari beberapa pendapat yang dilempar ke publik, bisa dibilang sepertiga di antaranya saya tidak setuju. Lalu biasanya saya akan membayangkan suatu suasana maya, dimana saya bisa berkesempatan berdebat berdua dengan beliau secara bebas. Menikmati komentarnya yang tanpa beban, seringan keputusannya untuk tidur sejenak ketika diskusi sedang hangat.

Tidak selalu setuju dengan pendapat Gus Dur, nampaknya harus saya lakukan juga untuk salah satu pendapat beliau malam itu. Seorang penelpon, nampaknya PNS, berterima kasih pada Gus Dur karena pada era Gus Dur-lah pegawai negeri mengalami perbaikan hidup. Lalu dengan santai Gus Dur berkomentar: jika gaji PNS dinaikkan sepuluh kali lipat, maka korupsi akan hilang dari negeri ini.

Ini nampaknya menarik. Benarkah (sekarang ini) orang korupsi karena penghasilan kurang? Barangkali ya, tapi hanya untuk saat pertama kali dan terjadi di level pejabat rendahan. Menurut saya, korupsi terjadi karena adanya keinginan dan kesempatan. Jika ada keinginan tapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi tetapi si calon koruptor ini akan terus mengejar kesempatan. Jika kesempatan ada tapi tidak ada keinginan, maka kita patut berbangga karena masih ada orang baik dan jujur di negeri ini.

Dari konteks ‘keinginan dan kesempatan’ ini, maka sebenarnya ada dua hal yang amat berperan dalam proses korupsi yaitu sistem dan mental. Mana yang lebih dominan, dapat kita ukur satu per satu. Sistem, akan berusaha menjamin bahwa segala sesuatunya akan terkontrol dengan baik. Sebuah sistem yang baik akan mampu memberikan informasi ketika terjadi penyimpangan kecil sekalipun. Tetapi, sistem akan selalu berlomba dengan banyak lawan. Seperti polisi dengan maling, seperti anti-virus dengan virus komputer.

Mental, adanya di dalam. Bisa dibentuk memang, tetapi tidak bisa instan. Terlalu berlebih rasanya mengharapkan perubahan mental dari seorang pekerja brengsek dengan hanya mengikutkan satu kali pelatihan Seven Habits yang berlangsung satu minggu. Jika kita mengharapkan generasi dengan mental yang baik, maka harus dimulai dari rumah. Sudahkah kita, -di tengah kesibukan mencari nafkah- telah secara serius menyiapkan mental anak-anak?

Barangkali jika mental anak negeri ini sudah baik, tidak perlu terjadi korupsi dan kita bahkan tidak memerlukan sistem untuk mengawasi penyimpangan.

Kembali ke Gus Dur. Benarkah korupsi terjadi karena penghasilan kurang? Barangkali tidak.

Dalam sebuah kuliah ekonomi yang saya ikuti, seorang dosen -yang sampai sekarang saya kenang sebagai dosen yang jenaka- menceritakan betapa sulitnya menghitung penghasilan orang Indonesia. Satu-satunya metode yang menurut pak dosen itu benar adalah dengan cara menghitung pengeluarannya dalam satu bulan. Angka ini, jangan kaget, pada umumnya jauh lebih tinggi dari angka penghasilan resmi yang bisa diketahui. Lantas, berasal darimana sisanya? Tak perlu bingung, sebagian besar orang Indonesia memang hidup dengan cara ini.

Inti dari pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah, bagaimana keluarga tersebut mampu mengendalikan titik puncak angka pengeluaran. Semakin titik puncak ini mendekati angka penghasilan, apalagi mulai melampaui, maka keluarga tersebut akan terus kekurangan. Dan ini bukan masalah angka, bukan masalah besarnya gaji. Seseorang yang bergaji 10 juta, tetapi memiliki titik puncak pengeluaran 11 juta, maka ia tidur lebih gelisah dari orang yang bergaji satu juta, dengan titik puncak pengeluaran 600 ribu.

Jadi, siapa yang berani menjamin, jika gaji PNS dinaikkan sepuluh kali lipat korupsi akan hilang? Atau, jangan-jangan angka korupsi akan meningkat pula sepuluh kali lipat.

Selain masalah upaya pengendalian titik puncak pengeluaran yang gagal, korupsi juga sudah mulai bergeser dari salah satu kata kriminal menjadi trend dan bahkan sering disebut sebagai budaya. Bagi para pelaku pemula, mencoba menjadi koruptor adalah sebuah perjalanan dari wilayah putih ke wilayah abu-abu, dan bukan perjalanan ke wilayah hitam. Apa yang mesti digelisahkan, ketika misalnya kita mencuri seribu rupiah, di tengah-tengah lingkungan yang umumnya mencuri sejuta rupiah?

Maka, lagi-lagi sejumlah teori pembenaran akan segera bermunculan. Jika seseorang dengan ikhlas memberikan sesuatu kepada kita sebagai tanda terima kasih; karena urusannya kita percepat melebihi yang lain, karena proposal proyeknya kita menangkan meski ada yang lebih baik, apa mesti ditolak? Jika dana operasional sebagian kita ambil sebagai ongkos lelah, sebagai penambah gaji, apa ya salah? Kesimpulannya, di area abu-abu, segala sesuatunya bisa diperdebatkan. Di area putih, kejahatan akan nampak terang benderang, dan akan segera kalah. Tetapi di area abu-abu, kejahatan dan kebaikan akan berperang dengan sama kuatnya. Dan hasil akhirnya akan kembali kepada kita, sebenarnya kita ini orang baik atau orang bejat.

Nah, Gus, (mudah-mudahan belum tertidur) nampaknya korupsi bukan semata karena penghasilan kurang. Ini masalah mental. Barangkali sudah waktunya bagi para praktisi HRD, utamanya para perancang instrumen rekrutmen, untuk membuat perangkat tes yang mampu mendeteksi secara akurat potensi korupsi. Mungkin kalau perlu kerja bareng dengan para insinyur penginderaan, jadi ada pendekatan psikologis dan ada pendekatan teknologi. Tak masalah jika biaya riset akan mahal, karena kerugian akibat korupsi pasti jauh di atas itu. Tentu saja, jangan sampai dana riset itupun kita korupsi pula! []