Yusuf Wibisono (sebagai salah satu penulis)
ISBN: 978-623-8735-12-9
Chapter: Menelisik Peran Masyarakat Lokal dalam Gemerlap IKN
Pengumuman Presiden Joko Widodo tentang pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah momentum luar biasa yang menjadi jawaban bagi pertanyaan dan keraguan berbagai pihak tentang kepastian pindahnya ibu kota negara Indonesia. Lokasi baru yang ditunjuk adalah wilayah yang sebagian besar masuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi masuk Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan titik pusatnya berada pada wilayah Kecamatan Sepaku. Sebuah lokasi wilayah yang benar-benar jauh dari kota Jakarta.
Kecamatan Sepaku bukanlah bukanlah daerah yang terkenal, bahkan bagi warga Kalimantan Timur sendiri. Kecuali bagi warga yang rutin melintas dari arah Samboja ke Penajam Paser Utara atau para karyawan yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah Sepaku. Penduduk Kecamatan Sepaku secara umum terbagi atas penduduk asli Suku Paser dan penduduk pendatang yang sebagian besar adalah suku Jawa yang pada awalnya mengikuti program transmigrasi pada tahun 1977, 1991, dan 1998.
Pada pertengahan April 2024, penulis berkunjung ke lokasi IKN. Ini adalah kunjungan yang ketiga. Kali ini penulis tidak masuk ke lokasi konstruksi IKN maupun lokasi Titik Nol yang memang sementara ditutup sejak awal Maret 2024. Menyimak beberapa rekaman yang dibuat dengan drone yang ditayangkan dibeberapa media, pembangunan konstruksi IKN sudah sangat pesat dilakukan. Saat penulis menyusuri jalan poros yang menghubungkan Samboja ke Penajam, terlihat beberapa crane berdiri menjulang di jalan masuk ke Titik Nol maupun ke lokasi Istana. Artinya ujung pengembangan konstruksi IKN sudah mulai bersinggungan dengan kehidupan masyarakat Sepaku. Namun, dari pengamatan terlihat bahwa kehidupan di Sepaku secara umum masih berjalan seperti biasa. Cukup banyak pengendara motor yang melintas santai tanpa menggunakan helm, hal yang umum terjadi di lokasi pelosok Kalimantan Timur. Menarik untuk melihat bahwa dalam waktu dekat di daerah ini akan terjadi transisi luar biasa dari masyarakat terpencil menjadi masyarakat ibu kota. Tentu saja, sesuai dengan judul tulisan ini, menarik untuk melihat bagaimana peran masyarakat lokal dalam gegap gempita pembangunan IKN ini.
Menyimak beberapa paparan tentang IKN, maka ada dua kata kunci yang dapat menggambarkan suasana ibu kota baru nanti yaitu sebuah kota yang cerdas dan hijau. Hal ini juga tercermin dalam salah satu nama kedeputian IKN dari 7 kedeputian yang dibentuk, yaitu Deputi Transformasi Hijau dan Digital. Kata hijau merujuk bahwa ibu kota baru yang dibangun nanti haruslah benar-benar ramah lingkungan. Ini menyangkut bagaimana energi diambil dari sumber yang ramah lingkungan, penggunaan energi dalam kehidupan masyarakat yang ramah lingkungan, bagaimana proses akhir buangan atau limbah dari kehidupan dikelola dengan ramah lingkungan, serta dukungan terhadap kelestarian alam sekitar.
Di sisi lain, kata cerdas merujuk pada sebuah konsep kota modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi terkini dalam pengelolaan kota. Sebuah kehidupan kota yang benar-benar memanfaatkan teknologi terbaru, tidak hanya sekedar berbasis digital, tetapi memanfaatkan secara optimal teknologi kecerdasan buatan dalam setiap aspek layanan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Konsep kota cerdas IKN ini adalah tantangan yang luar biasa menarik bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah smart city yang ideal dengan menafaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang diusung sejak munculnya Industri 4.0.
Mewujudkan sebuah kota yang hijau dan cerdas, tentu saja bukan perkara mudah. Ini membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Sebuah konsep kota hijau membutuhkan banyak ahli yang paham tentang bagaimana sebuah tata kota yang teduh dan sehat dengan dukungan pengelolaan lingkungan secara lestari. Dibutuhkan ahli yang memahami dengan baik tentang pengelolaan bioenergi yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan Kalimantan Timur. Sementara itu, pembangunan kota cerdas membutuhkan banyak ahli yang paham tentang teknologi digital terbaru yang berbasis kecerdasan buatan, yang disesuikan dengan karakteristik IKN. Pembangunan kota cerdas di IKN adakah tantangan dan kesemoatan yang baik bagi para ahli tata kota dan teknologi informasi untuk mewujudkan smart city yang benar-benar smart, sekaligus menjawab kritisi pada pembangunan smart city di berbagai kota di Indonesia yang dianggap kurang tepat sasaran.
Namun, yang perlu menjadi renungan adalah, pada upaya pewujudan ibu kota baru yang hijau dan smart tersebut, di mana posisi dan peran masyarakat lokal? Indonesia mungkin memiliki cukup banyak ahli untuk mewujudkan sebuah kota yang hijau dan cerdas, tetapi melibatkan masyarakat lokal di seputar lokasi IKN secara langsung dalam proses pewujudan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri.
Permasalahan dalam mendudukkan posisi dan peran masyarakat lokal dalam sebuah kegiatan sebenarnya bukan masalah baru di wilayah Kalimantan Timur ataupun secara umum di daerah-daerah pelosok luar Jawa. Jauh sebelum itu, masalah sejenis dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Kalimantan Timur. Permasalahan ini umumnya dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri. Persoalan yang dihadapi sama, bagaimana meletakkan peran masyarakat lokal di dalam kegiatan perusahaan. Di satu sisi, jika berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dan dilakukan secara seleksi terbuka, kemungkinan besar posisi yang disediakan akan banyak diisi oleh tenaga kerja dari Jawa. Di sisi lain, memilih masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menghadirkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, karena lebih mengenal medan di daerahnya dan juga efektif untuk mengurangi konflik-konflik sosial perusahaan. Permasalah dalam pembangunan dan pengembangan IKN tentu jauh lebih besar dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk itu, perlu dipersiapkan perencanaan yang baik dalam hal pelibatan peran masyaralat lokal dalam IKN.
Persoalan IKN tentu saja bukan hanya berputar soal pembangunan ibukota yang hijau dan cerdas. Sejumlah permasalahan lain perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Hal ini sebenarnya juga sudah tercermin dari kedeputian yang dibentuk dalam struktur organisasi IKN. Saat ini ada 7 bidang kedeputian yaitu: Bidang Perencanaan dan Pertanahan; Bidang Pengendalian Pembangunan; Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Transformasi Hijau dan Digital; Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; Bidang Pendanaan dan Investasi; serta Bidang Sarana dan Prasarana. Dari bidang-bidang tersebut, jika dikaji lebih dalam, sangat terbuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung.
Mengacu pada Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, akan ada 9 wilayah perencanaan yang dikembangkan, yaitu: (1) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), (2) Pusat Ekonomi (IKN Barat), (3) Layanan Kesehatan (IKN Selatan), (4) Pariwisata dan Hiburan (IKN Timur 1), (5) Layanan Pendidikan (IKN Timur 2), (6) Inovasi dan Riset (IKN Utara), (7) Pusat Industri Pertanian dan Logistik (Simpang Samboja), (8) Pusat Sentra Pertanian (Muara Jawa), dan (9) Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi (Kuala Samboja). Wilayah 7, 8, dan 9 menarik perhatian karena lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan, mendekati pesisir pantai Samboja di sisi barat Selat Makassar. Ketiga wilayah ini akan menjadi pusat ekonomi dengan potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Wilayah 7 (Simpang Samboja) akan menjadi Pusat Industri Pertanian dan Logistik, wilayah 8 (Kuala Samboja) akan menjadi Pusat Agroindustri dan Industri Pangan, sedangkan wilayah 9 (Muara Jawa) akan menjadi Pusat Perikanan dan Pertanian.
Dengan melihat sebaran wilayah perencanaan pembangunan wilayah IKN, sebenarnya cukup banyak peluang untuk melibatkan masyarakat lokal. Ada dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah yang meliputi strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah melalui otorita IKN dapat melibatkan masyarakat lokal dengan melakukan identifikasi, mengundang, dan melakukan seleksi dalam posisi-posisi yang dibutuhkan. Cukup banyak putra Kaltim yang memiliki kompetensi bagus dan berkarir di dunia akademis, perusahaan, maupun pemerintahan. Banyak putra Kaltim yang mencapai karir akademik sebagai guru besar, menjadi pimpinan perusahaan, maupun pejabat pemerintahan. Untuk jangka panjang, pemerintah melalui otorita IKN dapat menyiapkan pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak muda lokal. Pelatihan yang dimaksud tentu bukan sekedar pelatihan keterampilan reguler, tetapi jenis pelatihan yang membuat anak-anak muda tersebut mampu bersaing dan berperan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan kota hijau dan cerdas. Sudah sewajarnya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan SDM lokal yang berkualitas, dan tidak hanya sekedar melakukan seleksi yang hasil akhirnya banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Kalimantan atau malah tenaga kerja asing. Ketertinggalan kompetensi yang dialami oleh tenaga kerja lokal secara umum bukanlah karena kalah kualitas SDM, tetapi karena kurangnya kesempatan akses pendidikan yang berkaulitas bagi masyarakat lokal dibandingkan dengan kesempatan yang dimiliki masyarakat di Pulau Jawa. Selain itu, Otorita IKN juga perlu untuk melihat dan mengkaji beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim terkait dengan SDM untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah telah dilakukannya pengiriman kurang lebih 150 pelajar ke Rusia untuk belajar perkeretaapian. Ide interkoneksi antar provinsi di Kalimantan telah muncul sebelum lokasi IKN ditentukan. Tentu, perlu kajian lebih lanjut untuk menyelaraskan ide ini dengan program pengembangan di IKN.
Yusuf Wibisono adalah dosen, peneliti, dan penulis. Ia juga memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi IT perusahaan di Kalimantan Timur selama lebih dari 25 tahun. Selain bidang IT, ia juga tertarik pada isu pelestarian lingkungan. Pernah meneliti tentang teknologi pendeteksi titik api untuk pencegahan kebakaran hutan dan mempresentasikannya dalam International Conference on Information Technology in Asia tahun 2021. Di bidang IT, fokus kajian keilmuan pada IT Governance, Software Engineering, Machine Learning, dan Big Data. Ia dapat dihubungi di email: wibisono@universitasmulia.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
Amallya, D., Baskoro, D. O., Putra, A. R. A., Sholichah, P. A., Basir, A. K. B., Aslam, M. F. N., … Sukaesich, R. Z. (2023). Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital
Berawi, M. A., Yatmo, Y. A., Sari, M., Larasati, S. P., & Roberts, E. (2023). Pedoman Bangunan Cerdas Nusantara. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital
Dewi, M. R., Syafitri, E. D., Dewanti, A.N. (2020). Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku Dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 16(4), 300-313
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2022). Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN.
Syarawie, M. M. (30 Oktober 2023). Kemiskinan Masyarakat Sepaku di Tengah Gemerlap Proyek IKN. Diakses pada 17 Maret 2024 dari https://kalimantan.bisnis.com/read/20231030/407/1709170/kemiskinan-masyarakat-sepaku-di-tengah-gemerlap-proyek-ikn